Hipakad63.News l CILACAP –
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.
Tahun 2021 Kementrian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) mengelola Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang disalurkan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Cilacap menjadi pertanyaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Baca juga : https://hipakad63.news/kunjungan-silaturahmi-media-hipakad63news-ke-humas-polres-cilacap/?amp
Bahkan sampai berkali-kali Hipakad63.News dan media Analisaglobal.com dan Jayantaranews memberitakan Program Bantuan Stimulan Perumahan swadaya atau BSPS di Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dan bahkan sempat dilaporkan oleh Badan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Anggaran Publik (BPK – LPAP) Kabupaten Pangandaran pada bulan 03 Januari 2022. Namun pihak terkait yang dilaporkan tidak tersentuh oleh hukum.
Baca juga : https://hipakad63.news/ada-apa-dengan-program-bsps-desa-jatisari-kecamatan-kedungreja-kabupaten-cilacap/?amp
Mewakili warga masyarakat Desa Jatisari Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap, T (50) sempat mempertanyakan keseriusan pelaporan dari BPK – LPAP ke Unit II/Tipidsus Satuan Reskrim Tipikor Polres Cilacap dan berita yang ditayangkan dari berbagai media, masyarakat Desa Jatisari menduga wartawan sudah diberikan sejumlah uang oleh pihak yang diduga ditersangkakan atas laporan aduan ke Polres Cilacap.
Baca juga : https://hipakad63.news/program-bsps-kabupaten-cilacap-desa-jatisari-jadi-sorotan/?amp
Mewakili masyarakat T juga sampai menduga ada permainan apa antara pihak Polres Cilacap dengan (N) yang dilaporkan oleh BPK – LPAP dan wartawan”, karena hingga sekarang tidak ada kelanjutan atas laporan aduan dari BPK – LPAP dan wartawan tersebut, perihal ini disampaikan melalui percakapan Voice Note WhatApps (WA), oleh T kepada wartawan Jayantaranews.com yang diteruskan ke wartawan Hipakad63.News dan Analisaglobal.com, Selasa (10/05/2022).
Baca juga : https://hipakad63.news/di-duga-kerugian-negara-pada-program-bsps-tahun-2021-kab-cilacap/?amp
Masih menurut T “Setelah adanya pemanggilan saksi – saksi dari KPM BSPS dari pihak Polres Cilacap sebelum lebaran Idul Fitri hingga sekarang tidak ada keterangan informasi dan tindakan lebih lanjut”, tandas T kepada wartawan Jayantaranews.com.
Ditempat terpisah pengurus BPK – LPAP Kabupaten Pangandaran mendatangi Unit II/Tipidsus Satuan Reskrim Tipikor Polres Cilacap, Jum’at (04/06/2022) guna meminta keterangan kelanjutan atas laporan aduan dugaan tindak pidana korupsi pada program BSPS.
Baca juga : https://hipakad63.news/penyimpangan-bantuan-bsps-rtlh-terjadi-di-desa-jatisari-kecamatan-kedungreja/?amp
Diterima oleh Eko staf dari Unit II/Tipidsus Satreskrim Polres Cilacap diruang kerjanya, Eko menuturkan bahwa laporan aduan dari BPK – LPAP masih dalam tahap penyelidikan, pihaknya tentu sangat serius menangani laporan aduan tersebut,”tutur staf Unit II/Tipidsus Satreskrim Polres Cilacap .
Baca juga : https://hipakad63.news/jalin-silaturahmi-kejaksaan-negeri-cilacap-dengan-awak-media/?amp
Adapun setelah proses pemanggilan saksi – saksi pihak Polres sempat terkendala oleh kesiapan Operasi Lilin Idhul Fitri 2022 dan anggota terfokus semua ke kesiapan kelancaran arus mudik dan arus balik, cuti anggota bergantian, selain itu juga adanya beberapa berkas – bekas yang harus di periksa oleh tim auditor, berkas – berkas tersebut harus di periksa dari mana harga nota – nota toko material awal, karena yang di SJP kan memakai harga dari toko material lain dan harus disesuaikan dengan harga standar wilayah Kabupaten Cilacap, jelasnya.
(Team Hipakad’63news)
Download aplikasi berita 👇🏻
https://hipakad63.news
