KAMMI Unisma Menilai PPKM Yang Diterapkan Pemerintah Tidak Efektif.

Hipakad63.news |Kota Bekasi-

Ketua Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Islam 45 Bekasi (Unisma) Mohammad Syafiq Afrizal mengatakan, PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang telah diberlakukan selama lebih dari satu bulan ini bukan suatu solusi konkrit untuk mencegah penyebaran Covid 19 karena dari dulu peraturan covid 19 ini tidak berdampak apa-apa.

Hal itu dikatakannya usai menggelar aksi unjuk rasa dengan aksi bungkam nya di dua lokasi diantaranya, depan gedung DPRD Kota Bekasi dan gedung Pemkot Bekasi. Sabtu (7/8/2021).

Menurut dia, Pemerintah lebih suka melihat jeritan rakyat yang hilang pekerjaannya dan lain-lain nya akibat PPKM ini.

“Namun banyak dari petinggi pejabat malah mempersiapkan Pilpres 2024. Maka dari ini lah Kammi Unisma menyatakan sikap secara tegas agar birokrasi pemerintah ini tidak lambat karena rakyat butuh bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Syafiq juga menilai penerapan PPKM oleh pemerintah ini sebagai bentuk ‘lari dari tanggung jawab pemerintah’ untuk menjamin kebutuhan pangan setiap warga seperti di atur dalam UU ke-karantina-an Kesehatan karena itu, mereka menyatakan sikap untuk mempertegas kebijakan PPKM  ini.

Dia juga menyindir kinerja DPRD kota Bekasi di masa pandemi ini yang dinilai menghambur-hamburkan anggaran dan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap kesulitan rakyat.

“Kita lihat penganggaran beberapa kegiatan di DPRD Kota Bekasi sangat tidak memiliki rasa keadilan bagi masyarakat. Dari soal anggaran makan minum (Mamin) sebesar Rp2,7 miliar, pengadaan mobil operasional senilai Rp1 miliar, dan saat ini sedang membangun ruangan lagi. Padahal itu semua bisa ditunda atau refocusing,”bebernya.

“Dengan kejadian ini, sudah jelas bahwa Check and Balance for good Governance di Kota Bekasi tidak berjalan. Apakah logis Ketua DPRD yang juga Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi tidak mengetahui tentang pengadaan proyek-proyek itu semua,”tandasnya.