Askun juga mengulas, tempo hari saya pernah mengatakan Bupati banyak dibodohi oleh bawahannya, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nah sekarang ini kejadian. Kemana Bidang HI Syaker dalam persoalan ini? Sampai – sampai tadi saya lihat tayangan video saat rapat, Kabidnya banyak diam. Orang begitu juga malah diamanati menjadi Plt Sekdis.
“Kalau para korban sudah Laporan Polisi (LP), bagus lah. Itu kan persoalan pidananya, tapi tetap Pemerintah, khususnya Disnakertrans Karawang harus ikut bertanggung jawab atas masalah ini. Karena itu tadi, adanya unsur pembiaran atas kegiatan PT. AJS, sehingga memakan banyak korban sampai ribuan orang. Kalau saja sejak Tahun 2020 langsung disikapi dan ditindak, mungkin tidak sebanyak itu korbannya,” terang Askun.
BACA JUGA : Danrem 133/NW Gorontalo Brigjen Bagus Antonov Hardito Apresiasi Terbentuknya Hipakad’63
Ditambahkannya, yang seperti itu bukan hanya tutup mata. Tapi jelas ada pembiaran, diketahui tidak ada izin sebagai syarat pendirian perusahaan, malah dibiarkan.
“Jelas – jelas ini sangat ceroboh! Kan lagi – lagi yang dipersoalkan Bupati, yang didemo kantor Bupati. Terus – terusan ke Bupati,” jelasnya.
