Kementerian PPPA Gelar Bimtek Kepemimpinan Perempuan Pedesaan

Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 2022 memiliki tujuan untuk: (a) memastikan jumlah perempuan pemimpin yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender; (b) memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa; (c) memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam menyusun usulan-usulan program di kewenangan desa yang responsif gender; dan (d) memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

HIPAKAD63.News | JAKARTA,–

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) secara resmi mengukuhkan para peserta Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Tahun 2022 sebagai Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan rasa bangga dan berpesan agar para peserta senantiasa menggali potensi kepemimpinan perempuan perdesaan dan terus menyuarakan juga memberikan sumbangsih nyata bagi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.

“Sebagai upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari akar rumput, KemenPPPA bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Dengan terwujudnya DRPPA, diharapkan pembangunan desa pun berjalan secara inklusif dan semakin banyak keterlibatan juga keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta kepemimpinan,” ujar Menteri PPPA pada kegiatan Penutupan Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan ‘Pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa’ secara virtual, Rabu (7/12).

Pengukuhan peserta Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sebagai Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan program Prioritas Nasional Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 2022. KemenPPPA sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memastikan keberlangsungan prioritas nasional tersebut melalui penguatan komitmen rencana tindak lanjut yang diawali dengan bimtek dan penguatan kapasitas pemimpin perempuan perdesaan.

Rangkaian kegiatan bimtek yang telah diselenggarakan sejak Juli hingga November 2022 silam merupakan kerjasama KemenPPPA dengan 4 (empat) Lembaga Masyarakat (LM), diantaranya Aliansi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Bimtek ini bertujuan untuk memastikan kualitas kepemimpinan perempuan pedesaan yang memiliki kesadaran, kritis, dan komitmen untuk mendorong perubahan desa dalam penanganan isu-isu gender dan pemberdayaan perempuan.

Selain bertujuan untuk melahirkan para Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa, Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 2022 memiliki tujuan untuk: (a) memastikan jumlah perempuan pemimpin yang akan menjadi penggerak pembangunan desa yang memiliki perspektif gender; (b) memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa; (c) memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam menyusun usulan-usulan program di kewenangan desa yang responsif gender; dan (d) memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Sebanyak 420 perempuan pedesaan yang mengikuti rangkaian bimtek berasal dari 7 (tujuh) provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Selain itu, perwakilan dari 14 (empat belas) kabupaten di Indonesia pun turut serta, diantaranya Muara Enim, Banyuasin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Boyolali, Pekalongan, Pulang Pisau, Katingan, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Bolaang Mongondow, Minahasa, Jayapura, dan Merauke.

“Saya berharap rangkaian kegiatan bimtek ini masih akan terus berlanjut hingga 2024 nanti dan cakupannya pun mencapai 34 provinsi di Indonesia. Kita semua tentu menginginkan semakin banyak perempuan terlibat dalam mengambil peran di berbagai macam aspek pembangunan desa dengan terus memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender dan ramah anak. Dibutuhkan kerja nyata bersama, sinergi antar pemerintah pusat, daerah, desa, hingga Lembaga Masyarakat untuk memastikan bahwa perempuan sepenuhnya dilibatkan dalam rencana dan tindakan sehingga keterwakilan perempuan dalam pembangunan desa meningkat,” ungkap Menteri PPPA.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT, Sugito turut mengemukakan rasa bangga atas keterlibatan para perempuan hebat sebagai peserta Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan. Sugito menyampaikan kegiatan bimtek ini merupakan salah satu upaya yang tepat dalam membuka pintu peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, khususnya percepatan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Dalam mendorong pembangunan desa menjadi suatu desa yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera itu tentu harus didorong oleh pemberdayaan desa dan seluruh aspek di dalamnya sehingga mampu menjalankan fungsi kewenangannya dan fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi, baik itu yang menghambat perkembangan atau pengoptimalan potensi-potensi yang ada di desa,” jelas Sugito.

Lebih lanjut, Sugito menambahkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa merupakan salah satu aspek dari arah kebijakan prioritas pembangunan desa, yakni SDGs Desa nomor 5, Keterlibatan Perempuan Desa dan nomor 18, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Upaya Kemendes PDT dalam mendorong partisipasi dan keterlibatan perempuan di berbagai macam aspek pembangunan desa, salah satunya adalah melalui pengembangan DRPPA.

“Kemendes PDT berkomitmen dalam mendukung pengembangan DRPPA, terlaksananya bimtek ini, dan pengukuhan Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa tentu menjadi aspek penunjang strategis dalam memastikan 10 indikator DRPPA tercapai sehingga tercipta desa inklusif dan sejahtera bagi seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Perempuan desa dapat menjadi agen perubahan, memimpin pergerakan, kontrol sosial, hingga memberikan masukan konstruktif terkait hal-hal yang terjadi dan dialami di desa. Perempuan bisa menjadi kekuatan utama dalam pembangunan desa,” tutup Sugito.

Tidak hanya kolaborasi antara KemenPPPA dan Kemendes PDT semata, DRPPA mendapatkan dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden (KSP). KSP mendorong dan mengawal program prioritas dan isu-isu strategis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dalam lingkup politik, pencegahan perkawinan anak, dan penurunan angka stunting. Isu-isu prioritas tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan perempuan sebagai pelopor pembangunan di desa.

Sumber : Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA

Download aplikasi https://hipakad63.news untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://hipakad63.news
iOS: https://hipakad63.news