Namun pertemuan tersebut tidak mencapai titik temu, karena W terus berdalih pihak gereja harus mengurus perizinan terlebih dahulu.
“Padahal pihak gereja sudah beberapa kali melakukan proses tersebut dan mendatangi W, namun tidak ada respon,” jelas Natania.
Natania Siregar menjelaskan GKKD Bandar Lampung telah melaksanakan pembangunan gereja mereka di lokasi saat ini sejak tahun 2013 lalu. Diakui Natania, selama proses pembangunan rumah ibadah pihak GKKD belum membuat IMB.
Pihak gereja, lanjutnya, sudah meminta maaf atas kejadian tersebut dan berupaya memenuhi persyaratan yang diperlukan selama kurun waktu 2014-2015. Ketika GKKD melakukan proses perizinan ke lingkungan, pihak mereka dibantu oleh empat orang Ketua RT setempat.
Lebih jauh diurainya, dari 60 tanda tangan dukungan warga setempat yang menjadi prasyarat, GKKD berhasil memperoleh 75 tanda tangan dukungan.
Namun masalah muncul ketika pihak gereja mencoba menghadap ke tingkat kelurahan. Pihak GKKD menerima penolakan untuk menggunakan gedung milik mereka sendiri sebagai rumah ibadah. Pihak gereja lalu mendapatkan informasi bahwa keempat Ketua RT yang sudah membantu gereja telah diganti, salah satu penggantinya hingga saat ini adalah W.
“Sejak saat itu, pihak gereja mengalami kesulitan untuk mengurus perizinan dari awal kembali tanpa adanya alasan yang jelas,” jelas Natania.
Natania juga menegaskan, pihak gereja akan tetap berupaya mempertahankan hak mereka dalam menggunakan gedung sebagai sarana ibadah. Karena, lanjutnya, beribadah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.
“Di mana gereja ini pun sudah ada izin persetujuan warga sekitar dan memberikan dukungan 75 tanda tangan beserta fotokopi KTP dan tanda tangan RT Bernama Iwan (RT 04), Babinsa, dan Bhabinkamtibmas tahun 2014,” tegasnya.
Download aplikasi https://hipakad63.news untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://hipakad63.news
iOS: https://hipakad63.news
