HIPAKAD63.News | KABUPATEN TANGGAMUS,–
Kantor Bupati Tanggamus digeruduk ratusan massa. Terdiri dari beberapa elemen yakni forum jurnalis, ormas, yayasan dan LSM, menyuarakan ketidak pastian oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus. Terkait pembayaran dana advetorial (publikasi) belanja media. Pada APBD Murni tahun anggaran 2023, banyak kejanggalan dan diduga ada manipulasi. Faktanya beberapa media yang berlangganan baik cetak, online dan streaming tidak terbayar penuh.
Ironisnya lagi, berhembus khabarnya nilai anggaran yang digelontorkan dalam APBD Tahun 2023 mencapai hingga Rp. 5 (lima) Milyar. Selama ini anggaran tersebut ditutup-tutupi oleh oknum pejabat Diskominfo Kabupaten Tanggamus, dan selalu berdalih ketika dipertanyakan oleh kawan-kawan jurnalis terkait dana anggaran belanja media selalu mendapatkan jawaban anggaran tersebut tidak ada.
Namun kenyataannya saat peristiwa ini blunder. Diangkat oleh beberapa media banyak tercengang mendengar kalau dana anggaran media selama ini cukup fantastik. Rekan-rekan media banyak tercengang seperti tersambar petir disiang bolong. Selama ini dikibuli oleh oknum tersebut. Diduga ada mafia yang bermain dianggaran belanja media yang selama ini ditutup-tutupi. Beberapa Profesi Wartawan yang tergabung di berbagai Lembaga dan LSM yang ada di Kabupaten Tanggamus gelar Aksi Damai di depan Kantor Bupati Tanggamus. Senin, ( 08/1/2024.)
Massa aksi menuntut agar :
1. Bayar Full ADV yang belum terbayarkan.
2.Minta Transparansi alokasi pembayaran dana Publikasi dan ADV Sesuai HPS (Harga satuan) per eksemplar media.
3. Jangan di beda-bedakan dalam pengalokasian budget setiap media khususnya online.
4. Untuk mengurangi kesenjangan sosial setiap media, bentuk-bentuk Kebijakan dan pengalokasian budget setiap media atau apapun bentuknya harus ada koordinasi dari setiap lembaga profesi wartawan yang ada di Tanggamus.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam tempo singkat, maka akan kami bawa ke APH Kejati dan Audensi dengan BPK serta Konsultasi ke pihak Audit Independent, untuk mengusut dugaan ini,” ujar Amroni Aktivis Anti Korupsi
Diwaktu yang sama Sekretaris AWPI Tanggamus juga mengatakan, “ Terkait pembayaran Advetorial dan publikasi media harus transparan jangan ada yang dibedakan bedakan, kita bukan untuk mencari kaya ataupun yang lain, tetapi ini untuk sekedar makan. Harapannya agar Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki terkait peristiwa ini.” katanya.
Adi Putra Amril S.H Ketua Yayasan Penelitian Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat (YPPKM). menyampaikan: Kami mempertanyakan kenapa Kabupaten Tanggamus selalu mengalami devisit anggaran, kami mencurigai bahwa para pejabat di Kabupaten Tanggamus ada terindikasi Korupsi yang terstruktur, kami telah melakukan investigasi ke kabupaten lain, dari investigasi kami ternyata kabupaten Tanggamus jauh tertinggal dari kabupaten lain.” jelas nya
Hasil koordinasi, Kominfo akan menindak lanjuti hasil audensi tersebut dan akan disampaikan hasilnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024.
Aksi Damai tersebut dipicu oleh adanya indikasi penyelewengan jabatan dan anggaran di dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus serta adanya indikasi tebang pilih penyaluran dana advetorial.
Aksi akan terus dilanjutkan hingga ada keputusan tentang pembayaran dana ADV dan transparansi anggaran yang ada di Diskominfo. (Firwanto)
