Hipakad’63News-JAKARTA
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis (PSHKS), bekerjasama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Studi (Prodi) Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia (UKI), mengupas tuntas soal ‘Taliban, Radikalisme dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda Indonesia’, dalam Acara Talk Show secara online.
Acara tersebut berlangsung pada hari Sabtu, 25 September 2021, dengan zoom meeting dari pukul 14.00-16.30 WIB. Ada 91 partisipan ang mengikuti acara, terdiri dari para mahasiswa S-1, S-2 Ilmu Hukum, Aktivis Organisasi Kepemudaan, aktivis Organisasi Masyarakat dan para pegiat Sosial Masyarakat dan pemerhati Sosial Politik.
Talk Show menghadirkan 3 (tiga) pembicara yaitu: Alto Labetubun, ST., MIS, Analis konflik dan Keamanan (10 tahun di Timur Tengah dan Afganistan); Khoirul Anwar, M.Ag, Peneliti Lembaga Studi Sosial dan Agama; Islah Bahrawi, SS, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Acara dipandu moderator, Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Si, Dosen Magister Ilmu Hukum UKI.
Prof. Dr. John Pieris, SH., MH., MS, Ketua Program Doktor Hukum UKI dalam sambutannya mengatakan, talk show kali ini penting, karena terkait peristiwa di Afganistan.
“Kita akan melihat bagaimana dampak yang timbul atas keberhasilan Taliban merebut Pemerintahan Afganistan, yang selanjutnya akan melahirkan radikalisme,” ungkapnya.
Dikatakan Prof. Dr. John Pieris, pengaruhnya bukan hanya kepada masyarakat biasa saja, tapi justru berpengaruh pada dosen-dosen muda di berbagai perguruan tinggi, dan mahasiswa-mahasiswa yang kehilangan identitas ideologi Pancasila-nya. Selain itu di kalangan Menkopolhukam, TNI-Polri, sebanyak 3 persen dan mereka pun menyusup di Partai Politik.
Menurut penggagas Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis (PSHKS) UKI ini, Afganistan menjadi tempat untuk orang melatih diri, bagaimana merebut kekuasaan berdasarkan ideologi agama atau aliran agama, yang berbeda dengan agama pada umumnya.
“Taliban berfokus pada generasi muda yang dilatih untuk berperang dicekoki dengan ideologi radikal. Hal ini sangat berbahaya,” tandasnya.
Saat ini radikalisme tumbuh subur di Indonesia, salah satunya Poso yang merupakan pusat Taliban Indonesia. Selain itu Jawa timur dan Jawa Tengah yang memiliki potensi yang sangat besar dan meresahkan.
“Indonesia dengan dasar negara ideologi Pancasila, menolak bentuk-bentuk kekerasan. Itu adalah intoleransi dan menolak fundamental agama yang mengganggu kesatuan dan persatuan,” pungkasnya.
Sambutan berikut Dr. Gindo L. Tobing, SH., MH, Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister Ilmu Hukum UKI yang mengatakan, radikalisme akhir-akhir ini ada kecenderungan berkembang di berbagai negara. Bagaimana hal ini dapat ditangkal agar tidak memasuki Indonesia yang ber-Pancasila.
Kita baru saja mendengar berita Taliban berhasil menguasai Afganistan. Hal ini erat hubungan antara Taliban dan radikalisme, yang akan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa. Tugas kita bersama menangkal ini jangan sampai masuk dan berkembang di Indonesia.
Sedangkan Dr. Diana Napitupulu, S.H., M.H., M.Kn., M.Si, Dosen Magister Ilmu Hukum UKI yang juga Struktural di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Strategis (PSHKS) UKI dalam sambutannya mengatakan, kemenangan Taliban bukan tanpa sebab. Tapi karena perjanjian perdamaian antara Taliban dan Amerika Serikat pada Februari 2020 lalu, menjadi penegas bahwa secara politik keduanya telah menurunkan tensi dan kerjasama.
Bukan pula tanpa sebab, Amerika yang selama ini anti bernegosiasi dengan organisasi yang termasuk dalam daftar terorisme.
“Apalagi perjanjian yang dibuat Taliban dan Amerika Serikat saat itu, tanpa melibatkan Pemerintahan Afganistan yang sah di dalam prosesnya,” ungkapnya.
Sekarang Taliban memiliki daya tawar politik yang besar. Untuk konteks Indonesia kemenangan Taliban membawa euforia yang cukup besar di dalam organisasi terorisme di Indonesia, terutama Jamaah Islamiyyah (JI) yang memiliki hubungan psikologis dengan Taliban.
Dan hati-hati dengan Assyahrud Daulah yang berafiliasi dengan ISIS, itu juga membawa euforia bagi mereka atas kemenangan Taliban.
“Kekhawatiran kita karena Taliban menguat, itu akan berpengaruh khususnya pada generasi muda Indonesia di dalam radikalisme yang saat ini sudah melibatkan wanita dan anak-anak,” tandasnya.
Memasuki paparan, Alto Labetubun, ST., MIS, Analis konflik dan Keamanan menceritakan bahwa dirnya pernah tinggal di Afghanistan dari tahun 2011-2012 di kota Halman dan Kandahar. Dua kota ini adalah tempat pertama kali dibentuk Taliban dan Alkaida.
Alto Labetubun bekerja dengan orang-orang Afganistan, dan ada beberapa hal menarik perhatiannya selama di sana.
“Orang Afganistan berkata “Kita ini siang hari bekerja untuk Amerika dan malam hari bekerja untuk Taliban”. Itu sangat menarik perhatian saya,” ungkapnya.
Menurut Alto, Taliban sendiri mempunyai satu ciri yaitu, mereka disatukan impian untuk mendirikan negara Islam.
“Kita perlu ingat bahwa perang Mujahidin dari tahun 1979-1989 adalah perang yang kemudian melahirkan salah satunya adalah Taliban. Taliban adalah para Mujahid yang datang dari berbagai daerah khususnya dari perbatasan Pakistan. Disaat terjadinya kekosongan pasca mundurnya Sovyet di tahun 1989, mereka berhasil menguasai sebagian wilayah Afganistan,” bebernya.
Di wilayah Utara juga ada kelompok pemberontak, sedangkan Taliban ada di wilayah Selatan dan di perbatasan Afganistan dan Pakistan. Karena mereka disatukan oleh satu impian untuk mendirikan negara Islam, dan inilah menjadi DNA yang menyatukan mereka. Ini penting kita lihat dalam konteks Neo Taliban.
Sedangkan Neo Taliban itu sangat terfragmentasi berdasarkan koalisi pragmatis antar suku atau klan. Taliban punya kepentingan koalisi yang berbeda-beda sehingga hari ini bisa bersama-sama, besok sudah bisa berperang sepanjang kepentingan suku bisa terakomodir.
Contohnya, ketika Taliban masuk pada saat kekosongan Pemerintah Afganistan dan kekosongan Security cover yang dilakukan oleh Amerika Serikat, para Tentara Afganistan melepaskan baju seragam tentaranya dan langsung kembali ke sukunya, meninggalkan alutsista yang diberikan Amerika Serikat dan koalisinya kepada Afganistan.
“Ini adalah salah satu contoh yang sangat jelas bahwa memang kepentingan mereka direkatkan oleh Nasional Identity. Ketiadaan Nasional Identity kemudian akan dieksploitasi oleh Taliban dengan impian-impian dan tawaran-tawaran mereka,” paparnya.
Dikatakan Alto, Taliban tidak termasuk dalam kelompok teroris, sebab kelompok teroris adalah 530 orang, dimana tertangkap 100 orang lebih, dan merekalah yang berafiliasi dengan Taliban.
“Tetapi sebagai organisasi, Taliban tidak pernah termasuk sebagai kelompok teroris. Ini membuat Amerika Serikat melihat bahwa Pemerintah Afganistan saat ini tidak bisa memberikan jaminan keamanan bagi mereka dan memutuskan mundur,” tandasnya.
Taliban, lanjutnya, selalu berada dalam survival, karena konteks Afganistan sangat penuh kepentingan pragmatis, yang membuat suku-suku dan klan di sana selalu tidak percaya kepada orang lain.
“Kalo kita membaca sejarah banyak pemimpin yang dibunuh atau diasasinasi oleh kelompoknya sendiri maupun orang-orang yang ingin menggantikan kepemimpinan dia. Otomatis mereka selalu dalam kecurigaan,” lanjutnya.
Taliban dalam sejarah tidak pernah mempraktekkan outward force projection, berbeda dengan ISIS. ISIS di samping mereka sebagai organisasi teroris, mereka adalah negara dalam bentuk Daulah Islamiyyah, dan ISIS pun melakukan serangan dimana-mana.
Neo Taliban belajar dari itu, makanya ada wajah Neo sabili, mereka akan berdiplomasi di hadapan Indonesia ketemu perwakilan Cina. Mereka akan berdialog dan berdiskusi serta membuat kesepakatan damai dengan Amerika.
Ini adalah kesadaran Neo Taliban untuk tidak menciptakan musuh yang banyak dan terlalu cepat.
“Taliban sendiri tidak akan berpengaruh banyak bagi radikalisme di Indonesia. Jangankan ke Taliban, penggunaan politik identitas juga merupakan salah satu sumber radikalisme di Indonesia. Bagaimana orang dipilih karena kedekatan agama atau perda-perda yang dibuat oleh Pemerintah dengan memakai kacamata agama,” pungkasnya.
Pembicara kedua, Islah Bahrawi, SS, Direktur Jaringan Moderat Indonesia mengatakan, Taliban adalah politisi agama. Hal ini akan selalu memunculkan konflik, yang efeknya mengurangi daya tarik agama, dalam hal ini agama Islam.
“Tapi pada prinsipnya Islam itu sudah dibuat luluh lantak oleh kepentingan-kepentingan politik yang mengatasnamakan agama. Ini sudah terjadi sejak dulu, bahkan pasca Nabi Muhammad SAW wafat,” ungkapnya.
Konflik yang mengatasnamakan agama dengan kepentingan-kepentingan politik, bahkan ketika jenazah Nabi Muhammad SAW belum dimakamkan. Ini sudah terjadi konflik antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.
Afganistan dan Taliban dengan berbagai kepentingan politisasi agama dengan jihad-jihad ideal agama sebagai perwujudan Daulah Islamiyyah, ini memang tidak akan lekang dari konflik.
“Kita lihat, negara-negara dengan mayoritas Islam juga terpengaruh dengan konsep-konsep Daulah Islamiyyah. Ini mengingatkan saya pada buku The Spirit of Eutopia. Islam ini seolah-olah digiring ke arah sana, yang selalu mencari implan-implan yang ideal tentang kampung halaman,” bebernya.
Menurut Islah Bahrawi, Darul Islam adalah fortilisasi induk dari negara Islam Indonesia, ketika itu mereka masih mesra antara Abdullah Sungkar dan Ajengan Masduki dan kelompok separatis yang ingin mewujudkan Daulah Islamiyyah.
“Ini salah satu kesalahan di masa orde baru. Saat itu, berprinsip berangkatlah kalian ke Afganistan untuk berperang dan berjuang demi agamamu, tanpa memikirkan dampak seperti apa ke depannya. Tapi ketika eks Afganistan kembali, mereka sudah memiliki skill-skill teror, peracik bom, combatan, intelijen pergerakan aksi-aksi radikal di bawah permukaan dan hal itu terjadi. Selanjutnya yang dialami Indonesia adalah banyak kejadian teror bom,” tandasnya.
Meskipun secara politik ekonomi kita tidak punya hubungan langsung dengan Taliban, tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa produk-produk Afganistan ini masih hidup di banyak negara.
“Ketika politik menunggangi agama atau agama menunggangi politik, maka ini adalah kejahatan yang kemudian terlihat terhormat. Yang harus kita ketahui adalah banyak jaringan teroris di Indonesia yang bertransformasi,” imbuhnya.
Agama apapun akan menarik jika menyuarakan kemanusiaan dan kedamaian. Ketika bersinggungan dengan kekerasan, maka tidak akan ada lagi daya tariknya.
Sementara itu, pembicara ketiga, Khoirul Anwar, M.Ag, Peneliti Lembaga Studi Sosial dan Agama mengatakan, kemenangan Taliban menjadi inspirasi bagi sebagian orang Indonesia.
“Meski tidak mempunyai persentuhan langsung dengan gerakan Islam di Indonesia, tapi inspirasi ini kemungkinan ada,” ungkapnya.
Salafi atau Wahabi, mereka punya doktrin kembali ke Al-Qur’an dan Hadist. Al-Qur’an yang disampaikan pada abad ke 6-7, memiliki konteks tersendiri. Tapi ketika dipahami secara tekstual, maka akan menimbulkan pemahaman-pemahaman yang radikal.
Menurut Khoirul, radikalisme di Indonesia, selain persoalan politik jaringan, apa yang menginspirasi dan mendorong dia dari sisi doktrin yaitu kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah secara tekstual melepas dari konteksnya.
“Paham keislaman oleh orang-orang Salafi atau Wahabi yang menganggap orang Islam bersatu dan bersaudara dan non muslim adalah musuh. Dengan berkembangnya paham-paham seperti itu, kemudian di Indonesia telah terjadi perubahan di dalam berislam yaitu mulai dari Islam yang keramat, inklusif, terjadi kekerasan doktrinal, kekerasan tradisi, budaya dan sosial,” tandasnya.
Dalam tanya-jawab yang dipandu moderator Dr. Diana Napitupulu, pembicaraan makin berkembang terhadap histori-histori sebelumnya dan beberapa analisis yang akan terjadi terhadap generasi muda Indonesia.
Secara umum, para pembicara dan peserta sepakat mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak fundamentalisme agama, radikalisme dan terorisme, serta tidak setuju ketika agama diseret-seret menjadi tunggangan politik, atau politik identias. Dari segi ideologi, hanya bisa dilawan dengan ideologi, serta Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaannya, agar tidak tercabik-cabik. DANS/NENG
