Hipakad63.news | Bandung –
Himpunan Putera-Puteri Keluarga Besar TNI-AD Enam Tiga (Hipakad’63) adakan pertemuan informal Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bersama Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) dan Media hipakad63.news di Lazeta Cafe, Jalan Marga Cinta, Buah Batu, Bandung, membahas hal-hal yang penting terkait perkembangan organisasi anak-anak TNI-AD berlogo Melati ini. (22/8/2021)
Pertemuan informal ini dihadiri oleh Ketua Umum Hipakad’63 Sahala Hutabarat, Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eddy Susanto, pengurus DPP lainnya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) LKBH Advokad Joko S Dawoed,SH serta Pimpinan Redaksi Media Cetak dan Online Hipakad63.news dan juga sebagai Ketua DPC Hipakad’63 Distrik Bekasi R. Benny Irianto Nababan,SmHk.
Pertemuan informal dibuka dan dipandu oleh Plt. Sekjen Eddy Susanto menyampaikan beberapa hal pokok bahasan, setelah itu diserahkan kepada Ketua Umum Hipakad’63 Sahala Hutabarat.
BACA JUGA : Refleksi Perjalanan Hipakad Yang Lahir di Seskoad Bandung 58 Tahun Lalu.
Pada pertemuan tersebut Ketua Umum Hipakad’63 Sahala Hutabarat menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Bekasi terutama Sekjend DPC Hipakad’63 Distrik Bekasi R.S. Djoko Wahyudi, S.H yang selalu berjuang untuk membesarkan organisasi ini mulai dari nama Hipakad sampai perubahan ke Hipakad’63 yang berdiri di Seskoad Bandung.
“Terkait konsolidasi organisasi memang saya akui agak lamban karena saya sangat selektif tidak mudah dalam memberikan mandat kepada seseorang untuk memimpin organisasi ini ditingkat daerah” tutur Ketua Umum Hipakad’63 Sahala Hutabarat
“Apabila ada sosok pemimpin yang bisa membesarkan organisasi ini dan bukan untuk kepentingan pribadi, saya siap meletakkan jabatan sebagai ketua umum” tegasnya
Berbeda dengan Joko S. Dawoed, S.H selaku Sekjen LKBH mengatakan siap mendukung apa yang menjadi kebijakan DPP Ormas Hipakad’63 terutama dibidang hukum, karena itu tugas kami yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari induk organisasi meskipun LKBH ini sudah berbadan hukum yang diterbitkan oleh MENKUMHAM RI pada tahun 2020.
Lain halnya dengan Ketua DPC Hipakad’63 Distrik Bekasi R. Benny Irianto Nababan,SmHk yang akrab disapa bung Ben mengatakan konsolidasi dalam suatu organisasi itu sangat penting bukan ke-niscaya-an apalagi organisasi ini anggotanya putera-puteri TNI-AD artinya orang tuanya berdinas sebagai Tentara dilingkungan TNI-AD baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan.
“Sejak akte perubahan dari Hipakad menjadi Hipakad’63 yang diterbitkan oleh Menkumham ditambah dengan LKBH tahun 2020 serta Media Online Hipakad63.news yang diterbitkan oleh PT Semangat Juang Enam Tiga pada bulan Maret 2021 seharusnya DPP gerak langkahnya semakin cepat untuk konsolidasi organisasi” tutur bung Ben
“Kenapa DPC Hipakad’63 Distrik Bekasi lebih maju dari daerah-daerah lain bahkan disegani oleh organisasi lain , karena anggota di Bekasi selalu kompak dan tidak pernah berhitung untung dan rugi untuk membesarkan organisasi ini. Selain itu memiliki kemampuan berfikir secara nasional kendati hanya tingkat cabang mampu melahirkan 2 lembaga yaitu LKBH dan Media” tegas bung Ben.
Akhir pertemuan ada beberapa point yang disimpulkan dan dibacakan Plt. Sekjen Eddy Santoso sebagai pemandu pertemuan informal tersebut, salah satunya adalah melayangkan surat ke KASAD terkait keberadaan organisasi Hipakad’63 dan melayangkan surat ke PPAD Pusat terkait surat pertama yang pernah dilayangkan sebelumnya serta melayangkan surat kepada Ketua Umum KB FKPPI Mas Ponco Soetowo untuk bersilahturahmi dan hal-hal lain tentang percepatan konsolidasi organisasi Hipakad’63 di berbagai daerah termasuk Jawa Barat dan DKI Jakarta.
