hipakad63.news| Bekasi — Peringati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2022, Lembaga Lingkungan Hidup Amphibi Bekasi Raya melakukan diskusi publik dengan mengangkat tema “Evolusi Pemilu Ramah Lingkungan” secara online dan offline bertempat di Aula Rumah Makan Margajaya Kota bekasi. Pada, Senin (21/02/2022).
Terlihat hadir dalam kegiatan acara diskusi publik diantaranya, Moh.Hendri Ketua Amphibi Bekasi Raya beserta jajaran pengurus. Sebagai Pemateri dalam diskusi publik diantaranya, Dewi Astiyanti mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Ali Mahyail Bawaslu Kota Bekasi, Pedro Purnama Kalangi KPU Kota Bekasi. Serta hadir secara online melalui zoom metting, sebagai Keynote speaker H.Chairoman J.Putro Ketua DPRD Kota Bekasi.
Kegiatan HPSN 2022 ini bertepatan dengan diawalinya persiapan pemilu serentak 2024, dengan melihat kondisi pesta demokrasi pada tahun-tahun sebelumnya, terlihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, khususnya yang merusak kaidah lingkungan hidup, diantaranya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang di pohon, difasilitas publik atau ruang terbuka hijau, maupun tempat lainya.
“Diskusi ini adalah sebagai bentuk edukasi terkait pengawasan serta penertiban kampanye bagi para partai politik yang mendorong para calon agar tertib dalam pemasangan APK dan pencabutan APK masing-masing nantinya,” ujar Moh.Hendri.
Moh.Hendri selaku Ketua Amphibi Bekasi Raya juga sangat menyayangkan pada diskusi publik ini tidak di hadiri oleh para Fraksi – Fraksi maupun sayap partai yang notabene nya adalah sebagai pelaku dalam pesta demokrasi pada moment pemilu serentak, bahkan perserta yang hadir pada kegiatan diskusi ini lebih dominan banyak di hadiri oleh para pemuda, akademisi, serta para penggiat lingkungan hidup di Kota Bekasi.
H.Chairoman J. Putra, B.Eng, M.Si selaku Ketua DPRD Kota Bekasi melalui zoom meeting juga memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut.
“Saya sangat senang bisa menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Amphibi, saya harap kita semua harus mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Amphibi dan juga bisa memotivasi para pemuda untuk ikut serta mendorong evolusi pemilu ramah lingkungan ini,” ungkap Chairoman.
Dinas lingkungan hidup yang diwakili oleh Dewi Astianti saat memberi sambutan juga mengungkapkan rasa senang dan bangganya atas terselenggaranya kegiatan acara diskusi publik tersebut.
“Bicara tentang apa yang disampaikan memang seharusnya menjadi kewenangan kita bersama dan saya juga bangga apa yang sudah di upayakan oleh Amphibi, karena saya lihat disini semua masih muda. benar adanya jika sampah banner ini adalah sampah yang tidak bisa di olah atau di daur ulang, bahkan memerlukan waktu yang cukup lama untuk terurai secara alami, bahkan butuh waktu ratusan tahun, apalagi jika sampah banner ini di bakar, dapat menjadi masalah baru pada kualitas udara, sedangkan untuk kertas atau surat suara itu adalah hal yang rahasia karena itu adalah dokumen yang harus dirahasiakan,” ungkap Dewi.
Dalam diskusi tersebut Pedro selaku komisioner KPU kota bekasi mengatakan, “Harusnya Amphibi juga bisa membawa rekomendasi atau solusi untuk perubahan yang dimaksud, bisa berkordinasi terhadap partai politik yang ada. Jika sudah ada dan terkumpul konsep itu kita bisa sama sama mendorong ke Komisi Dua DPR RI untuk bisa mengatur PKPU yang di inginkan oleh para penggiat lingkungan yang ada dikota bekasi”.
Dalam pemaparannya pada diskusi publik, Ali Mahyail yang mewakili ketua Bawaslu Kota Bekasi menyampaikan bahwa memang dalam momentum pemilu seringkali ditemukannya pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye.
Selanjutnya Ali Mahyail juga mengungkapkan, walaupun sudah jelas adanya peraturan yang melarang pemasangan alat peraga kampanye pada pohon, fasilitas publik atau Ruang Terbuka Hijau, tempat ibadah, tempat pendidikan, namun kebanyakan dari pada calon tidak memberikan edukasi kepada tim pemasang APK tersebut. Sehingga pada proses pencopotan APK para calon tidak mau mencopot atribut kampanyenya masing-masing sehingga menjadi pekerjaan tambahan baru di luar dari pada tupoksi penertiban APK, hal tersebut memaksa Bawaslu melibatkan Satpol PP dalam rangka penertiban APK para paslon.
“Saya berharap Amphibi ikut serta dalam pengawasan pelanggaran atribut kampanye yang melanggar aturan, sehingga perlu di buatnya relawan ataupun satgas, melalui pengajuan dari Amphibi lewat Memorandum Of Understanding (MOU), sehingga jika terjadinya pelanggaran pada kampanye dapat langsung melaporkan kepada bawaslu, untuk dilakukan penindakan bahkan pendiskualifikasian perlu dilakukan sebagai efek jera bagi para pelanggar kampanye,” pungkas Ali Mahyail.
Niki Gumay selaku wakil ketua Amphibi Bekasi Raya juga menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ceremony sesaat saja, tetapi hasil diskusi ini akan didorong ke Komisi II DPR RI nantinya. Agar kedepan bisa menjadi perhatian dalam menjaga lingkungan hidup, juga turut mengupayakan pemilu yang ramah lingkungan yang sebelumnya sudah dirancang oleh KPU RI agar bisa terealisasi.
“Kita memperingati HPSN ini adalah memperingati ledakan TPA LeuwiGajah Cimahi Jawa Barat pada 21 februari 2005 yang memakan korban jiwa sebanyak 157 jiwa meninggal dunia dan dua Kampung Cilimus Pojok hilang dari peta karena timbunan sampah yang longsor akibat meledaknya gas metan saat itu. Seharusnya kita harus lebih bisa bijak kendalikan sampah untuk memperpanjang umur Bumi bukan memperpanjang Tempat Pembuangan Akhir yang sudah overload,” tutup Niki Gumay Saat diwawancarai awak media.
Di akhir acara diskusi publik, Amphibi bekasi raya meminta dinas Lingkungan Hidup, BAWASLU, KPU Kota Bekasi untuk menandatangani pakta integritas untuk bisa bersama sama mengawasi pelanggaran terhadap lingkungan hidup pada saat PEMILU SERENTAK 2024 serta juga mendorong DPR RI untuk bisa membuat Regulasi terhadap KPU, untuk lebih tegas terhadap pelanggar peraturan KPU dan juga mendorong untuk bisa Mengurangi sampah banner yang akan menjadi sampah paling banyak pada saat pesta demokrasi nanti. (Bahal/Red)
