Hipakad63.news – Jakarta
Terkait pembangunan water closet (WC) sekolah yang menelan anggaran mencapai ratusan juta rupiah, hal itu Aliansi Mahasiswa Bekasi pun bergerak menggelar aksi di depan Gedung KPK RI, mendesak Ketua KPK Firli Bahuri periksa Bupati Bekasi, bukan tanpa alasan mereka menduga ada indikasi berbau korupsi berjamaah.
“Kami menduga adanya tindakan korupsi berjamaah terkait WC ‘sultan’ tersebut, berdasarkan dokumen rancangan anggaran bangunan (RAB) WC ukuran 3,5 x 3,6 meter menghabiskan anggaran sebesar Rp 196,8 juta, menurut kami selaku mahasiswa yang berada di Kabupaten Bekasi selaku sosiall kontrol ini sangat tidak masuk akal. Kami meminta agar KPK segera periksa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja,” cetus Koordinator lapangan Aliansi Mahasiswa Bekasi Wawan saat aksi di depan Gedung KPK RI, Rabu, (5/05/21).
Tak hanya itu ia pun mengatakan KPK agar mengupas tuntas dugaan korupsi yang berada di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi tentang anggaran pembangunan tersebut.
“Pertama KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja karena diduga melakukan KKN terkait WC sultan yang memakan anggaran mencapai 96,8 miliar dengan 196,8 juta perunitnya,” kata Wawan.
BACA JUGA : LKBH Hipakad’63 Berkolaborasi dengan LKBH Unkris Dalam Bidang Litigasi maupun Non Litigasi.
Tak hanya water closet (WC) ‘sultan’ yang sempat menjadi viral, kata Wawan, kini Bupati Bekasi diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan harga yang begitu fantastis.
“Kami meminta kepada KPK untuk segera turun tangan dan memeriksa Bupati Bekasi yang diduga melakukan jual beli Jabatan, bahkan kami mengutip dari Salah Satu Media bahwa Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan “Praktik Jual Beli Jabatan Akan Kami Sikat”, kami selaku mahasiswa yakin Bahwa KPK mampu menyelesaikan polemik yang ada di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
